ProBenteng.com – Sahabat yang Kritis
 
  • Home
  • Peristiwa
  • Kota Kita
  • Pendidikan
  • Wanita & Keluarga
  • Usaha Kita
  • Kampung Unik
  • Ada-Ada Saja
  • Agama
  • Bidik
  • Redaksi
 
Feb21

Guru Honorer K2 Geruduk Gedung DPRD Kota Tangerang

Headline, Kota Kita

TANGERANG [ProBENTENG] – Puluhan perwakilan tenaga pendidik honorer kategori 2 (K2) mendatangi Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (21/2/2019). Mereka meradang akibat ditolak saat mendaftar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kedatangan para guru itu diterima Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang HM Sjaifuddin Z Hamadin di Ruang Bamus Gedung DPRD Kota Tangerang.

Ketua Honorer K2 Kota Tangerang Herman merasa heran jika ia dan para pendidik lainnya ditolak ketika mendaftar P3K. “Kita tidak memahami pendaftaran P3K itu diputuskan secara tiba-tiba. Alasannya karena enggak ada anggaran dari APBD,” ujarnya.

Menurutnya, ratusan guru honorer di Kota Tangerang telah mendaftar rekrutmen P3K secara daring (online). Saat mendaftar itu,  registrasi pun berhasil.

Namun, ketika pendaftar P3K mendatangi kantor BKPSDM setempat untuk melakukan registrasi ulang demi bisa mengikuti pelaksanaan tes tahap I pada Sabtu mendatang, mereka ditolak.

Ia menuturkan penolakan terjadi dengan alasan tidak membuka pendaftaran P3K karena terkendala anggaran.

“Ini 451 orang sudah daftar dan valid tinggak cetak nomor peserta ujian. Tapi kita datang ke BKPSDM ternyata dibatalkan perekrutan P3K. Kenapa baru saat ini? Kenapa engak dari awal diputusnya?” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang HM Sjaifuddin Z Hamadin yang menerima aspirasi para guru honorer itu mengatakan, bahwa ia baru mengetahui persoalan ini.

Setelah berkoordinasi dengan Sekda Dadi Budaeri dan Kepala BKPSDM Ahmad Luthfi, kata dia, Pemkot Tangerang tidak memiliki anggaran untuk P3K.

Ia melanjutkan, karena awalnya beban anggaran P3K ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun ketika pelaksanaannya, ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Rupanya kebijakan pemerintah pusat itu lalu kemudian untuk menerima P3K tapi dari K2. Nah itu yang pertama dibiayai APBN, tapi saat pelaksanannya dekat-dekat ini pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk dibiayai APBD Kota Tangerang, karena itu tidak siap karena anggarannya tidak ada. Terus kalau sudah begini piye?” jelasnya. [ron]

(Visited 18 times, 1 visits today)
 

0 Komentar

Anda bisa menjadi orang pertama yang memberikan komentar.

Tinggalkan Komentar

 

Klik di sini untuk membatalkan balasan.





 

 

MEDIA SOSIAL

  •  @ProBentengComMedia Online
  •  ProBenteng.comMedia Online
 
 
 
 

Support by Admin & Reinca Web-Design

Hak Cipta © 2021 ProBenteng.com – Sahabat yang Kritis. All Rights Reserved.

  • Privacy Policy
 
Go to mobile version