Kejari Kota Tangerang Limpahkan Berkas Perkara 3 Tersangka Korupsi PT APK ke Jaksa Peneliti
TANGERANG [ProBENTENG] – Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara pada PT Angkasa Pura Kargo (APK) Tahun 2022.
Pada Jumat (13/11/2026), Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang melaksanakan penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada Jaksa Peneliti Bidang Tindak Pidana Khusus terhadap tiga tersangka, yaitu Tersangka WS, Tersangka FA, dan Tersangka GM.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Pradhana Probo Setyarjo, melalui Kasi Intelijen Fardana Kusumah, menyampaikan bahwa penyerahan berkas perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum dalam penanganan perkara dugaan korupsi pada PT Angkasa Pura Kargo.
“Penyerahan berkas Tahap I menandai perkembangan penanganan perkara dari proses penyidikan menuju tahap penelitian berkas oleh Jaksa Peneliti dalam rangka prapenuntutan,” jelasnya.
Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara ketiga tersangka, baik dari aspek formil maupun materiil, dalam waktu tujuh hari sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Penelitian dilakukan untuk memastikan berkas perkara memenuhi persyaratan hukum, termasuk kelengkapan alat bukti, kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur tindak pidana yang disangkakan, serta kelengkapan administrasi penyidikan.
Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, proses penanganan akan dilanjutkan dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Namun, apabila masih terdapat kekurangan, berkas perkara akan dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang, Januar Dwi Nugroho, menjelaskan bahwa penelitian berkas perkara merupakan tahapan penting untuk memastikan kesiapan perkara sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.
Kejari Kota Tangerang menegaskan komitmennya menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. [ron]
