DPD KNPI Kota Tangerang Resmi Lantik Kepengurusan 2025-2028
TANGERANG [ProBENTENG] – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang resmi melantik kepengurusan periode 2025-2028, Sabtu (22/2/2025).
Acara yang berlangsung di Hotel Narita, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat.
Ketua DPD KNPI Provinsi Banten yang juga anggota DPR RI, Rano Alfath, turut hadir bersama anggota DPR RI Zulfikar Nasution dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto. Selain itu, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tangerang juga tampak hadir, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wawan Fauzi, Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin, dan Kepala Dinas Perhubungan Achmad Suhaely. Asisten Daerah (Asda) II Ruta Ireng Wicaksono, Asda III Wahyudi Iskandar, serta komisioner KPU Provinsi Banten Agus Muslim dan Komisioner KPU Kota Tangerang Yudhistira Prasasta juga turut serta dalam acara ini.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan pengambilan sumpah. Setelah itu, Rano Alfath secara simbolis menyerahkan panji-panji KNPI kepada Ketua DPD KNPI Kota Tangerang terpilih, Dede Maulana.
Dalam keterangannya kepada media, Rano Alfath menegaskan bahwa KNPI adalah wadah resmi bagi organisasi kepemudaan di Kota Tangerang. Ia juga menekankan bahwa hanya ada satu KNPI Kota Tangerang yang memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM serta legalitas yang sah. “Jika ada organisasi lain yang mengklaim sebagai KNPI, maka harus bisa membuktikan legalitasnya. Jika tidak, itu adalah organisasi yang berbeda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rano Alfath meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan KNPI tanpa bukti hukum yang jelas. “Tidak ada dualisme KNPI di Kota Tangerang. Kalau ada yang mengklaim, saya minta aparat hukum segera bertindak. Periksa baik kami atau mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, Dede Maulana, menegaskan bahwa kepengurusan yang baru dilantik memiliki dasar hukum yang kuat. “Tidak ada dualisme KNPI. Kita berbicara berdasarkan legal formal yang sah sesuai keputusan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.
Dede juga mengungkapkan bahwa KNPI Kota Tangerang akan fokus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemuda, terutama di bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan sosial. “Pemuda harus berperan aktif, termasuk dalam advokasi permasalahan yang dihadapi generasi muda,” tutupnya. [ron]
