ProBenteng.com – Sahabat yang Kritis
 
  • Home
  • Peristiwa
  • Kota Kita
  • Pendidikan
  • Wanita & Keluarga
  • Usaha Kita
  • Kampung Unik
  • Ada-Ada Saja
  • Agama
  • Bidik
  • Redaksi
 
Jul8

DPRD Kota Tangerang Hearing Dindik Terkait PPDB

Headline, Kota Kita
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji

TANGERANG [ProBENTENG] – DPRD Kota Tangerang menggelar rapat hearing bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang terkait pelaksaaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Ruang Banang Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (8/7/2020).

Ditemui usai rapat, Saeroji, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang mengatakan pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang saat ini sudah berakhir, beberapa poin yang kami sampaikan sebagai bahan evaluasi ke depan di antaranya minimnya sosialisasi kepada warga terkait sistem PPDB sehingga banyak warga salah paham.

Salah satunya sistem zonasi yang menggunakan pembatasan RT dan RW terdekat dengan sekolah, sistem ini mendapat banyak kritikan dari warga, karena ada warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah tapi karena tidak terlingkup RT/RW-nya sehingga tidak diterima.

“Sistem menggunakan aplikasi peta dari Google dapat menjadi rujukan tepat untuk diterapkan pada sistem zonasi, mengingat Kota Tangerang saat ini dikabarkan sudah smart city,” katanya.

Dia menambahkan pemanggilan Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mengevaluasi PPDB di tahun akan datang.

“ya, harapan saya evaluasi ini menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh dindik, kami ingin PPDB dikota Tangerang sesuai dengan harapan masyarakat kota Tangerang, ” jelasnya. [imron / imron.koben@gmail.com]

(Visited 4 times, 1 visits today)

Tags DPRD Kota Tangerang PPDB

 

0 Komentar

Anda bisa menjadi orang pertama yang memberikan komentar.

Tinggalkan Komentar

 

Klik di sini untuk membatalkan balasan.





 

 

MEDIA SOSIAL

  •  @ProBentengComMedia Online
  •  ProBenteng.comMedia Online
 
 
 
 

Support by Admin & Reinca Web-Design

Hak Cipta © 2021 ProBenteng.com – Sahabat yang Kritis. All Rights Reserved.

  • Privacy Policy
 
Go to mobile version