Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Serap Aspirasi Warga Tanah Tinggi
TANGERANG [ProBENTENG] – Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses ke-3 masa sidang 2024–2025 yang digelar di RT 02 RW 11, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pada Selasa (10/6). Dalam kesempatan itu, Andri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap keluhan warga, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar.
“Selama itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan bermanfaat, akan saya perjuangkan habis-habisan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini di hadapan warga.
Sejumlah warga menyuarakan masalah klasik yang belum tuntas, mulai dari jalan lingkungan rusak, drainase buruk, hingga persoalan banjir. Andri mengakui bahwa persoalan infrastruktur memang menjadi keluhan utama di berbagai titik Kota Tangerang.
“Ini menunjukkan pelayanan dasar belum merata. Infrastruktur akan saya jadikan prioritas di DPRD,” ujarnya.
Akses pendidikan juga jadi sorotan. Warga mengeluhkan minimnya sekolah di sekitar permukiman serta kendala zonasi yang mempersulit anak-anak bersekolah di wilayah lain.
“Kalau ada lahan, akan saya dorong pembangunan sekolah baru. Zonasi tidak boleh menjadi penghalang anak-anak mendapat pendidikan,” tambah Andri.
Ketua RT 02 RW 07, Ahmad Nahrawi, menyampaikan sederet masalah serius di wilayahnya. Mulai dari pembangunan gorong-gorong yang tak kunjung terealisasi, buruknya penanganan sampah pasca dibongkarnya TPS, hingga angka stunting yang masih tinggi.
“Kami juga butuh edukasi soal program bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP. Banyak warga tidak tahu cara mengaksesnya,” ungkap Ahmad.
Seorang warga lainnya, Reno, menyuarakan pentingnya sodetan untuk mengurangi genangan banjir di RW 6–8, yang sudah diusulkan sejak tiga periode lalu. Ia juga menyoroti program bedah rumah yang belum menjangkau semua warga miskin, serta jalan lingkungan yang rusak parah.
“Tolong Pak Dewan, kawal sodetan dan bedah rumah agar bisa terealisasi,” ujarnya penuh harap.
Menutup kegiatan, Andri menyampaikan bahwa meski tahun anggaran 2025 sudah memasuki tahap perencanaan, aspirasi warga tetap bisa diakomodasi melalui mekanisme APBD Perubahan.
“Tidak semua bisa langsung terealisasi, tapi kami akan kawal satu per satu. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, semua bisa kita wujudkan secara bertahap,” katanya.
Reses kali ini menjadi bukti nyata hadirnya demokrasi yang membumi, di mana suara masyarakat benar-benar didengar dan dicatat untuk ditindaklanjuti. [ron]
