Probenteng.com

Media Online Tangerang dan Sekitarnya

Warga Rawa Bokor Tanggapi Dingin Janji Pembebasan Lahan

Rumah warga di Rawa Bokor yang terhimpit Proyek Tol JORR II Kunciran-Bandara. [imron]
BENDA [ProBENTENG] – Janji pembebasan lahan dalam tempo 3 bulan mendatang untuk proyek pembangunan Tol JORR II Kunciran-Bandara, ditanggapi dingin warga Kampung Rawa Bokor, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Janji itu terlontar dari Eko Santoso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Proyek Tol JORR II Kunciran-Bandara dari Kementerian PUPR saat datang ke lokasi RT 02/01 Kelurahan Benda, Jumat (23/2/2018).

Eko pun sempat menawarkan opsi untuk pindah ke rumah kontrakan untuk warga di situ agar menempati rumah tinggal yang layak huni, sementara proses pembebasan berlangsung. Namun warga langsung menolak tawaran dari pejabat Kementerian PUPR itu.

Warga mengaku kapok dengan janji-janji yang pernah diucapkan para pejabat sejak 2014 saat dimulainya proses pembebasan lahan warga. “Dari dulu kami selalu dijanjikan melulu tanpa hasil. Kami hanya ingin secepatnya lahan rumah kami dibebaskan,” tutur Andi, warga setempat.

Andi merasa khawatir jika seluruh warga ini pindah ke rumah kontrakan maka akses jalan sementara yang melintas di proyek tol akan tertutup pengerjaan betonisasi. “Selama ini kami mengawasi pekerjaan proyek agar tidak menutup akses sementara warga itu.”

Dalam kesempatan itu Eko Santoso mengungkapkan pekerjaan proyek memang terganggu dengan adanya 6 rumah warga yang belum dibebaskan ini.

Dia menuturkan pada 2014 keenam rumah warga itu terdata sebagai yang terkena proyek tol JORR II, namun seiring waktu pada 2015 terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah yaitu lahirnya UU No 2 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

“Adanya UU itu maka dilakukan pendataan ulang dan validasi oleh BPN yang ternyata keenam rumah warga ini tidak masuk dalam validasi tersebut sehingga tidak dapat kami bayarkan,” jelas Eko.

Saat ini tengah diupayakan koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria mengadakan revisi peta bidang agar keenam rumah warga ini masuk proyek sehingga dapat dibebaskan. “Selanjutnya akan diappraisal ulang dan divalidasi BPN, baru kami bayarkan. Setidaknya paling lama 3 bulan proses tersebut,” ungkap Eko.

Mendapat penjelasan tersebut, warga pun tetap dingin dan tidak percaya akan penjelasan itu. Kemudian Supardi Ranggon, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang yang di waktu bersamaan sidak ke lokasi tersebut, memberikan pemahaman kepada warga agar bersabar. “Saya akan kawal dan memastikan agar pembebasan tanah ini bisa terrealisasi secepatnya.” [imron]

(Visited 248 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *