Probenteng.com

Media Online Tangerang dan Sekitarnya

Ketua PWI Pusat: Kapolri Harus Usut Oknum Polisi Aniaya Wartawan

Atal S Depari

JAKARTA [ProBENTENG] – PWI Pusat menyayangkan maraknya aksi tindak kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap para jurnalis yang meliput aksi unjuk-rasa penolakan Undang Undang Cipta Kerja.

“Padahal, wartawan dalam menjalankan tugas dan peranan profesinya dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” cetus  Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dalam Siaran Pers PWI Pusat, Jumat (9/10/2020).

Dikatakan UU Pers berlaku secara nasional untuk seluruh Warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk pers saja. Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian, juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

“Pers bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik, baik kode etik jurnalistik masing-masing organisasi maupun kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Di mana, pers bekerja menurut peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” jelasnya Atal.

Karenanya, pihak manapun yang menghambat dan menghalang-halangi fungsi dan kerja pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.

“Dalam Peraturan Dewan Pers diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat-alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas, dan kepada wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya, dan apalagi sampai dibunuh,” jelas Atal.

Untuk itu, PWI Pusat meminta Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas dan segera melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat dan menghalangi tugas wartawan dengan melakukan perusakan, perampasan, dan penganiayaan kepada wartawan yang meliput unjuk-rasa UU Cipta Kerja.

“Termasuk memberikan sanksi kepada oknum petugas yang sengaja menghambat kemerdekaan pers secara terang-terangan tersebut,” kata Atal S. Depari.

 

LAPORAN DAERAH

Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi, menambahkan kekerasan terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja bukan hanya terjadi di Jakarta saja. Berdasarkan laporan dari PWI-PWI di daerah, hal sama juga terjadi pada para jurnalis di Medan, Lampung, Bandung, dan beberapa provinsi lain.

“Kami mengimbau Pimpinan Polri memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan kepada polisi yang bertugas di lapangan bagaimana seharusnya menghadapi pers, sehingga mereka paham bagaimana menghadapi pers di lapangan dan tidak main hakim sendiri yang merusak sendi-sendi demokrasi,” tutup Mirza. [cd]

(Visited 25 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *