Probenteng.com

Media Online Tangerang dan Sekitarnya

Layanan Publik Instansi Kemenkumham di Kota Tangerang Dihentikan

Walikota Tangerang H Arief R Wismansyah memberikan paparan tentang aset Kemenkumham di Kota Tangerang kepada pers dan warga. [ron]

TANGERANG [ProBENTENG] – Statement Menkumham yang menganggap Walikota Tangerang kurang ramah dan cari gara-gara saat sambutan di acara peresmian gedung Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Jl Satria Sudirman, kawasan Puspemkot Tangerang beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. 

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengirimkan Surat No 593/2341-Bag.Hukum/2019 tertanggal 10 Juli 2019 perihal Keberatan dan Klarifikasi ditujukan kepada Menkumham yang diantaranya memuat, terhitung 15 Juli 2019, Pemkot Tangerang tidak akan bertanggung-jawab terhadap layanan persampahan, perbaikan drainase dan jalan termasuk penerangan jalan umum yang berdiri di atas aset Kemenkumham termasuk di antaranya Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman di Kecamatan Tangerang.

Salah satu isi surat itu akhirnya mengundang keresahan warga di dua komplek perumahan tersebut. Anis, warga Komplek Pengayoman misalnya, yang mengaku kaget adanya pemadaman penerangan jalan pada Minggu (14/7/2019) malam di lingkungan tempat tinggalnya.

“Adanya pemadaman itu mengundang emosi warga, bahkan ada yang berencana melakukan aksi kepada Pemkot Tangerang. Namun akhirnya dapat diredam oleh sejumlah tokoh masyarakat,” ujar Anis di kawasan Puspem, Senin (15/7/2019).

Walikota Arief pun setelah mendengar berbagai reaksi keras dari masyarakat akhirnya merubah kebijakannya tersebut. “Setelah mendengar keluhan warga, kami rubah kebijakannya yaitu pelayanan untuk warga agar tetap berjalan, dan penghentian pelayanan publik akan kami terapkan untuk kantor-kantor dan instansi yang  berada di naungan Kemenkumham saja,” ujar walikota saat jumpa pers di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Puspem, Senin (15/7/2019).

Saat ditanya sampai kapan penghentian layanan tersebut, walikota menjawab sampai ada itikad baik dari Kemenkumham untuk duduk bareng dan membicarakan solusi terbaik antara kedua belah pihak.

Dijelaskan walikota, sikap Pemkot Tangerang tersebut dilakukan karena pelayanan Pemkot Tangerang dianggap kurang ramah oleh Menkumham. “Mungkin ada pelayanan lain lagi yang lebih ramah dibanding kita, ya monggo kerso,” tambah Arief. [ron]

(Visited 49 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *